Selasa, 03 Juli 2012

Gubernur Aceh Larang Kadis ke Luar Negeri

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melarang para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ke luar negeri, kecuali setelah pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tuntas.

Larangan bepergian ke luar negeri ini dikeluarkan Gubernur Aceh dengan maksud agar semua SKPA lebih fokus untuk menyelesaikan penyusunan program RPJM dinasnya masing-masing. Jika program RPJM itu nanti rampung, maka akan dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Aceh 2012-2017. Dokumen dimaksud haruslah mengacu kepada visi dan misi pembangunan yang telah disampaikan pasangan Zaini-Muzakir dalam kampanye pilkada lalu yang kini sedang disusun Bappeda Aceh bersama Bappeda kabupaten/kota di Aceh.

Gubernur Zaini Abdullah menyatakan itu pada pembukaan Penyampaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 untuk dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Aceh 2012-2017 di Aula Bappeda Aceh, Senin (2/7). Zaini menambahkan, visi pembangunan Aceh pada saat dia memimpin bersama Wagub Muzakir Manaf, adalah Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki. “Untuk mewujudkan visi itu, kami buat lima misi,” katanya.

Pertama, memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi. Kedua, menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai dienul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. Ketiga, memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Keempat, melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, dan berkelanjutan, dan kelima mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Zaini, untuk mewujudkan visi dan lima misi tersebut, dirancang sembilan program prioritas, yaitu reformasi birokrasi, pelaksanaan nilai-nilai Islam, sosial, dan budaya, peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produksi pertanian, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, bina keberlanjutan perdamaian, dan peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Pembangunan jalan
Wagub Aceh, Muzakir Manaf mengimbau DPRA dan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh supaya memasukkan program penuntasan jalan Kutacane-Blangkejeren-Takengon-Bireuen ke dalam program Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. Muzakir memandang sangat penting penuntasan jalur lintas tengah ini, karena fungsinya yang vital dan strategis untuk mobilitas penduduk, pemasaran hasil-hasil pertanian, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Aceh di wilayah tersebut.

“Mengapa orang di Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah minta pisah dari Provinsi Aceh, itu karena jalur transportasi untuk enam daerah itu ke ibu kota provinsi di Banda Aceh, belum sebaik jalur transportasi lintas timur-utara dan barat-selatan Aceh,” ujar Wagub Muzakir Manaf saat memberikan arahan pada acara Penyampaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam RPJM Aceh 2012-2017 yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh, Senin (2/7).

Hasil pertanian
Secara terpisah kepada Serambi di ruang kerjanya, Senin (2/7), Wagub Muzakir Manaf juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani melalui upaya pemasaran hasil pertanian dengan nilai jual yang tinggi dan terjamin.

Menurut Muzakir, untuk tahap awal, pihaknya akan memasarkan hasil pertanian masyarakat wilayah tengah (Bener Meriah dan Aceh Tengah) ke Malaysia dengan menggunakan jalur angkutan laut. “Kita akan membuka lagi jalur perhubungan laut Aceh-Malaysia melalui rute Lhokseumawe-Langsa-Penang,” katanya.

Untuk berjalannya ekspor hasil pertanian tersebut, pihak Malaysia melalui FAMA sebagai perusahaan kerajaan sudah berkomitmen untuk menampung semua hasil pertanian Aceh seperti sayur-sayuran, pisang, ubi, kelapa, dan kopi.

“Selama ini hasil sayuran dari Gayo tidak terjamin pemasarannya. Malah celakanya lagi ketika panen raya terjadi harga anjlok, karena tidak ada pasar yang mampu menampung. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan maka masyarakat petani di wilayah tengah itu tidak pernah lepas dari penderitaan,” demikian Muzakir Manaf.(her/sup)http://aceh.tribunnews.com/2012/07/03/gubernur-larang-kadis-ke-luar-negeri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar